Sumsel Raih Predikat Tertinggi "Informatif" di Penganugerahan KIP 2022

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan. saat menerima pengahrgaan KIP 2022, Foto : Istimewa

Pemprov Sumsel meraih penganugerahan keterbukaan informasi tahun 2022 dengan capaian kualifikasi tertinggi “Informatif” terhadap implementasi keterbukaan informasi publik (KIP) dengan nilai hasil monev 93,96.

Penilaian ini melalui hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi (KI) Pusat. Penganugerahan ini diberikan karena Sumsel dianggap telah memenuhi kualifikasi dengan capaian tertinggi informatif sebagai badan publik kategori pemerintah provinsi.

Penghargaan KIP tahun 2022 tersebut diterima Gubernur Sumsel, Herman Deru, yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Achmad Rizwan. saat menerima pengahrgaan KIP 2022, Foto : Istimewa

Pengumuman dilaksanakan secara langsung maupun online oleh Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,Mahfud MD.

KI Pusat tahun 2022 ini melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik 2022 dengan tema “Digitalisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Dalam Masa Recovery COVID-19”.

Plt Sekretaris KI Pusat, Nunik Purwanti, mengatakan monev ini diikuti oleh 372 badan publik se-Indonesia yang terdiri dari 5 kualifikasi penilaian. Yakni; informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.

Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, mengatakan tujuan dilaksanakan penilaian ini untuk mengetahui implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada badan publik.

"Tujuannya mengoptimalkan tugas dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik untuk capaian good governance," katanya.

Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan akses keterbukaan informasi publik merupakan ciri demokrasi negara demokratis dan juga merupakan hal yang penting sebagai proses partisipasi dari masyarakat dan sebagai pengambil kebijakan dalam pemerintahan.